PSI Pertanyakan Komitmen DPR terhadap Perlindungan Perempuan


...

Aktivis peduli perempuan melakukan aksi “Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan” di Solo, Jawa Tengah, baru-baru ini. Aksi tersebut untuk mendorong Pemerintah serta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) karena akan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan mengurangi angka kekerasan seksual.

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mendesak DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Perempuan (P-KS).

“Bagi kami, berlarut-larutnya pengesahan ini memicu pertanyaan tentang komitmen partai-partai yang ada di DPR terhadap perlindungan perempuan di Indonesia,” kata Juru Bicara PSI bidang Pemberdayaan Perempuan, Dara Nasution, saat berorasi dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR, Selasa (17/9/2019).

PSI mengingatkan masa jabatan anggota DPR 2014-2019 yang tinggal dua minggu lagi. Tidak boleh ada penundaan, karena ada jutaan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia yang menunggu keadilan.

Selanjutnya, Dara menggarisbawahi, penolakan terhadap RUU P-KS selalu menggunakan narasi anti-Islam, bahwa RUU P-KS merupakan warisan feminis Barat yang perlu ditolak.

“Padahal ini bukan soal agama tertentu. Ini soal perlindungan kepada seluruh perempuan Indonesia, terlepas dari agamanya. Saya perempuan berjilbab, saya berpotensi menjadi korban kekerasan seksual, begitu pun semua perempuan di Indonesia,” kata lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia tersebut.

Menurut Dara, RUU ini tidak ada urusannya dengan agama tertentu. Dalam ajaran Islam pun, lanjut Dara, kaum perempuan harus dilindungi. "Jadi, RUU ini sangat sesuai dengan ajaran Islam," ujar dia.

Ratusan orang, pria dan wanita, menggelar aksi di depan gedung MPR/DPR di Jakarta. Mereka meminta DPR segera mengesahkan RUU P-KS yang sudah dibahas sejak 2016 tersebut.



Sumber : Suara Pembaruan