ADB Bantah Tudingan Wakil Ketua DPR


...

Ilustrasi KPK.

Jakarta, Beritasatu.com - Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) membantah tudingan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahwa UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) disponsori lembaga tersebut. 

Pernyataan tersebut disampaikan Senior External Relations Officer ADB di Jakarta, Cahyadi Indrananto menanggapi berita yang dimuat Beritasatu.com berjudul Fahri Hamzah: UU KPK yang Berlaku Sekarang Disponsori ADB.

Melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (18/9/2019), Cahyadi menyatakan ADB tidak mensponsori pendirian KPK. Pendirian sebuah komisi antikorupsi adalah mandat UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Untuk memenuhi mandat tersebut, Pemerintah Indonesia meminta dukungan ADB, dan pada Desember 1999 dewan direktur ADB menyetujui sebuah bantuan teknis untuk membantu pemerintah. Bantuan ini memfasilitasi pemerintah untuk mengadakan studi komparasi ke beberapa negara yang memiliki pengalaman serupa dalam mendirikan badan antikorupsi," katanya. 

Bantuan tersebut, lanjutnya, juga mendukung pemerintah dalam menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) untuk komisi yang dimaksud dan peraturan pendukungnya. Pemerintah juga mendapat bantuan untuk berkonsultasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat di berbagai kota di Indonesia untuk memberi masukan terhadap RUU tersebut. Bantuan teknis dari ADB berakhir pada Agustus 2001.

Lebih jauh, Cahyadi menyatakan pertemuan antara ADB dan KPK pada 22 Agustus 2019 adalah bagian dari kegiatan ADB untuk mempelajari perkembangan dari upaya Pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola pemerintahan serta memperbaiki sistem manajemen keuangan publik dan pengadaan barang dan jasa.

"Pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan proses revisi yang sedang berjalan terhadap UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegasnya. 

 



Sumber : BeritaSatu.com