ck DPR Prihatin Atas Kisruh Garuda dan Sriwijaya

DPR Prihatin Atas Kisruh Garuda dan Sriwijaya


...

Pesawat Garuda Indonesia di bandara Adisucipto, Yogyakarta, Sabtu (5/10/2019)

Jakarta, Beritasatu.com - Kisruh yang terjadi antara maskapai plat merah, yakni Garuda Indonesia dengan maskapai Sriwijaya Air terkait utang piutang membuat prihatin sejumlah kalangan, tak terkecuali kalangan anggota DPR. Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto ikut angkat bicara terkait kisruh yang terjadi antara maskapai milik negara dan swasta itu.

"Untuk apa kerja sama dengan perusahaan yang sudah sekarat seperti itu. Jangan sampai Garuda diseret ke lembah kematian (death valley). Bahaya ini," ujar Bendahara Umum Megawati Institute itu di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Darmadi menyarankan agar maskapai milik BUMN itu fokus kepada penyelamatan uang yang belum dibayar Sriwijaya.

"Tidak ada di dalam UU BUMN ada kewajiban menyelamatkan perusahaan swasta yang sekarat. Yang ada, tugas BUMN hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya dan melakukan public service obligation (PSO) untuk cabang-cabang produksi yang menguasai hidup orang banyak, karena itu yang dibutuhkan rakyat. Jadi, saya mendukung Garuda melakukan pendekatan bisnis dan itu langkah yang tepat," katanya.

Seharusnya, lanjut dia, saat mau melakukan kerja sama dengan pihak mana pun, termasuk dengan Sriwijaya Air, Garuda memilki instrumen yang memadai sebagai alat ukur mengetahui sehat atau tidaknya suatu perusahaan.

"Seharusnya Garuda bisa menganalisis. Mulai dari mengecek kondisi keuangan Sriwijaya Air. Informasi yang beredar, Sriwijaya Air punya utang sampai Rp 4,3 Triliun dan kebanyakan sudah macet dan sangat membebani BUMN, seperti Garuda, Pertamina, BNI, dan Bank Exim. Masak tidak dianalisis utang Sriwijaya yang begitu besar dan diduga bermasalah," ujarnya.

Kedua, bisnis penerbangan saat ini bukan lagi bisnis yang menggembirakan dan marginnya sangat rendah. Ketiga, regulasi yang mengatur bisnis ini sangat banyak, yang ujungnya menghambat bisnis dan memperkecil peluang di masa depan. Keempat, mestinya rekam jejak pemilik perusahaan ditelaah dengan teliti, jangan asal.

"Faktor-faktor ini yang semestinya menjadi pedoman Garuda dalam mengambil langkah kebijakan strategis saat mau KSM atau KSO dengan Sriwijaya pada periode yang lalu. Hasil akhirnya jelas, mereka harus pecah kongsi saat ini dan Garuda tidak mendapatkan manfaat apa-apa," kata politikus PDIP itu.

Darmadi mengaku menyesalkan langkah maskapai plat merah tersebut yang gegabah diawal mengambil langkah kerja sama yang kurang menggembirakan di periode lalu. Dia menduga ada tekanan dari pihak tertentu. Sebab, ujarnya, CEO Garuda saat ini sangat mumpuni, cerdas, visioner, dan out of the box.

"Selamatkan uang yang yang belum dibayar, menyelamatkan perusahaan yang sudah sekarat begitu sangat tipis peluangnya untuk berhasil. Gunakan pendekatan bisnis. Kalau tidak bisa, bawa saja ke ranah hukum. Sekali lagi, jangan sampai Garuda diseret ke lembah kematian," ujarnya.



Sumber : Suara Pembaruan